Fiqh Siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar  Belakang

Dalam peradaban manusia, tidak terlepas dari perbuatan yang menciptakan hukum dan peraturan. Perbuatan tersebut sangat berguna dalam peraturan dan tingkah laku manusia sehari-hari. Hal inilah yang membuat seorang manusia akan berarti dalam kehidupannya. Perbuatan yang menciptakan hukum ini, memerlukan sebuah lembaga atau tempat untuk menciptakan hal itu.  Tempat dan lembaga tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan disebut daerah. Secara mendasar daerah inilah yang memerlukan akan hukum dan perbuatan hukum. Apabila kedua hal tersebut ada didalam daerah itu, maka daerah tersebut akan teratur dan tentram.

Sedangkan cara pengaplikasian dari hukum dan peraturan hukum, menerlukan sebuah kendaraan yang sangat penting. Kepentingan ini berguna dalam hal pengaturan daerah tersebut. Hal yang dimaksud adalah politik. Dalam kajian teoritis umum, politik adalah sebuah teori dan cara untuk mengatur dalam daerah, yang bersifat munuju sebuah ketatanegaraan yang aman dan damai.Dalam perjalanan sejarah, politik terbagi bermacam-macam, ada yang bercorak Monarchi, Oligarki, Republik, dan lain sebaginya. Semua corak tersebut diterima secara umum dan banyak negara yang menganutnya.

Bukan hanya politik secara umum saja yang ada, melainkan dalam Islampun politik juga ada. Hal ini dapat kita lihat dalam kajian Fiqh Siyasah. Dan kajian inilah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari fiqh siyasah menurut para tokoh?

2.      Bagaimana perbandingan pengertian dari para tokoh?

3.      Bagaimana relevansi pengertian fiqh siyasah dengan perkembangan politik pada saat ini?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Fiqh Siyasah

            Kata fiqh siyasah merupakan gabungan dua kata, yaitu dari Fiqh dan Siyasah.

Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud maksud perkataan dan perbuatan.[1]

Sedangkan secara tetrminologis menurut ulama ulama syara’ fiqh adalah pengetauhuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil dalilnya yang tafshil (terinci yakni dalil atau hukum yang diambil dari dasar Al Quran dan Al Hadis)

            Kata Siyasah menurut etimologis adalah mengatur, mengurus, pemerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan terminologi berarti mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.[2]

Kata fiqh dan siyasah merupakan satu kesatuan dari fiqh siyasah atau sering disebut juga dengan siyasah syar’iyyah.

Dan dari pengertian diatas para tokoh islam memberikan beberapa pengertian yang berbeda beda namun memiliki arti yang sama. Pengertian dari beberapa tokoh antara lain:

a.       Abdul  Wahab Al Khalaf

      Siyasah Syar’iyyah ialah pengurusan hal hal yang bersifat umum bagi Negara islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemadlaratan dengan tidak melampui batas batas syariah dan pokok pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak  sesuai dengan pendapat para ulama’ mujtahid.[3]

b.      Abdur Rahman Taj

      Siyasah Syar’iyyah ialah hukum hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar dasarnya yang universal (kully) untuk merealisasikan tujuan tujuan yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash nash tafsili dan juz’I dalam al quran dan sunnah.[4]

c.       Ibn Abidin

            Siyasah Syar’iyyah ialah kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dari pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya.[5]

            Dari definisi definisi  yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[6]

Serta sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.[7]

Dan dapat terlihat bahwa wewenang  dalam membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri). Karena segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bersifat mengikat.

B.     Perbandingan pengertian Fiqh Siyasah dari para Tokoh

            Dari pengertian yang telah di kemukakan oleh para tokoh, dapat di tarik sebuah perbandingan bahwa:

1.      Abdul  Wahab Al Khalaf

      Dari pengertian yang telah dikemukakan Abdul  Wahab Al Khalaf dapat dilihat bahwa beliau lebih mengartikan kepada sebuah management atau pengelolaan pada sebuah permasalahan yang social atau umum bagi Negara yang bernuansa islam, yang mana akan menjamin terealisasinya sebuah kemaslahatan masyarakat. Dengan tanpa melanggar ketentuan syariat meskipun cara yang digunakan tidak sejalan dengan pendapat para imam Mujtahid.

2.      Abdur Rahman Taj

      Dari pengertian yang beliau kemukakan dapat dilihat bahwa beliau lebih mengfokuskan pada sekumpulan hukum yang berfungsi sebagai pengatur kepentingan sebuah Negara dan pengorganisiran urusan umat yang sejalan dengan syariat. Yang mana dengan mengenakan dasar dasar yang universal(kully) dan terkadang juga tidak ditunjukkan pada nash nash tafsili yang juz’I dalam al Quran da sunnah.

3.      Ibn Abidin

      Melihat dari pengertian yang ada, beliau mengfokuskan pada sebuah cara bimbingan dan penjelasan penjelasan yang berfungsi untuk menyadarkan dan menyelamatkan para umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Dan itu dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemegang kekuasaan.

C.     Relevansi Pengertian Fiqh Siyasah Menurut Para Tokoh dengan  Perkembangan Politik.

Setelah dijelaskan tentang Fiqh siyasah baik dari segi etimilogis, terminologis, serta definisi definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh ulama’, saya berpendapat bahwa dalam hal kerelevansian Fiqh Siyasah terhadap perkembangan politik pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dengan terealisasinya Fiqh Siyasah pada politik zaman dahulu.

Dalam permasalahan Politik, Memang pada kenyataannya para pemegang kekuasaan yang membuat peraturan peraturan memiliki tujuan utama yaitu membuat aturan yang sebaik mungkin dengan berpegang pada ruh syariat dan dasar dasar ajaran agama demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan Negara, namun pada kenyataannya peraturan peraturan yang dibuat tersebut terkadang terdapat unsur unsur kepentingan pribadi meskipun tujuan utamanya adalah untuk umat.

Dan tidak jarang pula para pemimpin yang membuat aturan tersebutlah yang banyak melanggar aturannya sendiri. Namun tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut, sebab meskipun para pemimpin tersebut melanggar aturan mereka akan tetapi masih tertutupi oleh kekuasaan yang dimilikinya, Sebab tidak disangkal lagi pada zaman sekarang kekuasaan adalah segalanya. Dan dengan pemasalahan dan kepentingan individu maka permasalahan kesejahteraan umat serta Negara tidak lagi menjadi permasalahan Utama.

Jadi tingkat relevansi Fiqh Siyasah pada perkembangan politik saat ini tidaklah begitu baik. Sebab pada kenyataannya terlihat lebih dominan para pemegang kekuasaan lebih mementingkan kepentingannya pribadi dari pada Umat dan Negara meskipun dasar dasar yang dibuat dalam membuat aturan telah terikat pada Al Quran dan Sunnah ataupun tidak.

BAB III

KESIMPULAN

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Dan pada zaman dulu Fiqh Siyasah dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya pemimpin serta pemegang kekuasaan telah melakukan tugasnya dengan baik dengan dapat merealisasikan kemaslahatan umat serta Negara, baik dengan membuat aturan aturan baik yang berlandaskan dengan Al Quran atau Sunnah serta berlandaskan dengan dasar dasar lain.

Namun pada kenyataan dan perkembangan politik pada saat ini fiqh Siyasah sudah agak tidak relevan lagi. Sebab banyak pemimpin dan pemegang kekuasaan yang membuat aturan namun di langgar sendiri dan aturan tersebut tidak sedikit pula yang berunsur kepentingan pribadi tanpa melihat terealisasinya kesejahteraan dan kemaslahatan umat serta Negara.

DAFTAR PUSTAKA

·        pulungan Dr. J Suyuthi. 1997. fiqh siyasah. Jakarta: PT. Raja Grafindo persa

·        H.A. Djazuli. 2003. fiqh siyasah. Bogor: kencana.

·        Iqbal Dr. Muhammad. 2007. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

---

[1] Dr. J Suyuthi pulungan, fiqh siyasah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997)hal. 21

[2] Ibid. hal. 23

[3] H.A. Djazuli, fiqh siyasah,(Bogor: kencana, 2003) hal.43

[4] Dr. J Suyuthi pulungan, fiqh siyasah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997)hal. 25

[5] Ibid. hal. 25

[6] Ibid . hal. 26

[7] Dr. Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007)